Connect with us

ASEAN Tuntut Myanmar Izinkan Komisi Independen Selidiki Krisis Rohingya

Rohingya

ASEAN Tuntut Myanmar Izinkan Komisi Independen Selidiki Krisis Rohingya

Para pengungsi Rohingya mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpa mereka pada Agustus tahun 2017 lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Socialnesia – Menteri-menteri Luar Negeri anggota ASEAN menuntut pemerintah Myanmar memberikan mandat penuh pada komisi penyelidikan independen untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya.

ASEAN menilai krisis Rohingya merupakan bencana kemanusiaan akibat kejahatan manusia.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan mengatakan, para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN telah bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pekan lalu. Pertemuan itu secara khusus diselenggarakan guna membahas krisis Rohingya.

Baca Juga:  Hakim Putuskan ICC punya Kekuatan Hukum Selidiki Kejahatan Kemanusiaan Rohingya

“Kami menyatakan keprihatinan kami atas dugaan tindakan kekerasan. Ini adalah bencana kemanusiaan buatan manusia dan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di hari dan masa ini,” ujar Balakrishnan kepada Parlemen Singapura, Selasa (02/10).

“Para Menteri Luar Negeri (ASEAN) mendesak Pemerintah Myanmar bahwa komisi penyelidikan independen harus diberi mandat penuh untuk menyelidiki dan menahan semua pihak yang bertanggung jawab penuh,” pungkas Vivian Balakrishnan.

Menlu Singapura ini menegaskan, jika krisis di negara bagian Rakhine, Myanmar, terus dibiarkan, hal itu dapat memicu penyebaran terorisme yang akan mengancam Asia Tenggara dan sekitarnya. Pemerintah Myanmar perlu mengambil langkah yang tepat.

Baca Juga:  Kanada: Kejahatan Militer Myanmar pada Rohingya Adalah Genosida

“Mereka (Pemerintah Myanmar) memang perlu melakukan hal yang benar untuk semua korban yang rentan, tak berdaya, dan tidak bersalah,” tandasnya.

Juli lalu, Myanmar membentuk komisi penyelidikan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine. Komisi itu beranggotakan empat orang, yakni dua ahli dari Myanmar dan dua lainnya berasal dari Jepang dan Filipina. Namun, komisi tersebut tampaknya tak dapat bekerja optimal akibat keterbatasan akses ke Rakhine.

Pekan lalu Departemen Luar Negeri AS telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Laporan tersebut disusun berdasarkan hasil wawancara lebih dari 1.000 etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Dalam laporan itu, AS menyebut kekerasan terhadap etnis Rohingya dilakukan secara terkoordinasi dan terencana. Selain itu, laporan juga menyatakan kekerasan terhadap Rohingya sengaja dilakukan untuk mengusir mereka dari Myanmar.

“Survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan di Rakhine Utara sangat ekstrem, berskala besar, meluas, dan tampaknya diarahkan untuk meneror dan mengusir penduduk Rohingya,” tulis laporan tersebut.

Walaupun tak secara eksplisit menyatakan apakah yang dilakukan militer Myanmar merupakan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, akan tetapi laporan itu memperkuat laporan-laporan tentang krisis Rohingya.

Pada akhir Agustus, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB juga telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine pada akhir Agustus lalu. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Baca Juga:  Parlemen Kanada Cabut Kewarganegaraan Kehormatan Aung San Suu Kyi

Laporan itu menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Awal September, Pengadilan Pidana Kejahatan Internasional (ICC) memutuskan bahwa pihaknya memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Berbagai laporan tentang kejahatan yang dialami etnis Rohingya telah diterbitkan. The Ontario International Agency (OIDA), misalnya, telah memuat hal itu dalam laporannya yang berjudul “Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience”.

Dalam laporan itu, OIDA menyebut, sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Rohingya dibunuh pasukan keamanan Myanmar. Lebih dari 114.000 orang lainnya mengalami penganiayaan dan pemukulan. Kemudian sekitar 18.000 perempuan Rohingya telah menjadi korban pemerkosaan.

Lembaga hak asasi manusia (HAM) Amnesty International turut mendokumentasikan kejahatan tersebut. Mereka mengatakan, penganiayaan dan kejahatan yang dialami Rohingya telah menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi. Lebih dari 750.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan meletus pada Agustus tahun lalu.

Pengadilan ICC lebih lanjut menyatakan bahwa pemeriksaan awal harus disimpulkan dalam waktu yang wajar.

Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB baru-baru menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida. Laporan itu menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, diadili secara hukum di Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

TPF PBB tersebut menemukan bahwa pasukan bersenjata Myanmar telah mengambil tindakan yang “tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional”. Tim pencari fakta PBB didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2017.

Laporan penyidik PBB itu mengatakan jenderal militer, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus menghadapi penyelidikan dan penuntutan untuk genosida di negara bagian Rakhine Utara. Mereka juga dituntut melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine.

PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian.

“Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka dilakukan, memiliki kesamaan sifat, gravitasi dan ruang lingkup bagi mereka yang telah memungkinkan niat genosida untuk didirikan dalam konteks lain,” demikian menurut Tim Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar, dilansir dari Reuters.

Dalam laporan dengan 20 halaman itu, disebutkan ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw.

Laporan itu menyebutkan militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw dan juga  badan keamanan Myanmar lainnya terlibat dalam pelanggaran.

“Militer tidak akan pernah membenarkan pembunuhan tanpa pandang bulu, para wanita yang diperkosa, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa,” jelas laporan PBB itu.

Menurut laporan tersebut, taktik Tatmadaw secara konsisten dan tidak proporsional mengancam keamanan yang sebenarnya, terutama di Negara Bagian Rakhine dan di Myanmar Utara.

Setahun yang lalu, Militer Myanmar memimpin tindakan brutal di negara Rakhine Myanmar sebagai aksi balasan atas serangan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di 30 pos polisi perbatasan Myanmar.

Pasca insiden tersebut, lebih dari 700.000 penduduk Rohingya terpaksa melarikan diri dari penindasan dan sebagian besar kini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Laporan PBB mengatakan, tindakan Militer Myanmar termasuk membakar desa-desa Rohingya, dan ini sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.

Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi dan pembentukan tim Joint Working Group. Namun pelaksanaannya masih terkendala. Ternyata, banyak dari pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan pulang kembali ke Rakhine, karena takut akan penganiayaan dan penyerangan brutal Militer.

Para pengungsi Rohingya mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpa mereka pada Agustus tahun 2017 lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Baca Juga:  ‘Curhat’ Istri Wartawan Myanmar yang Dipenjara karena Angkat Kasus Muslim Rohingya

Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas minoritas Muslim, menurut Amnesty International.

Etnis Rohingya, digambarkan oleh PBB sebagai etnis yang paling teraniaya dan tertindas di dunia, Mereka telah menghadapi ketakutan tinggi akibat serangan pasukan Myanmar dan para ektrimis Buddha.

Sedikitnya 9.000 Rohingya dibantai di negara bagian Rakhine mulai 25 Agustus hingga 24 September, demikian menurut laporan Doctors Without Borders [MSF].

Dalam laporan yang diterbitkan pada 12 Desember lalu, organisasi kemanusiaan global itu mengatakan bahwa kematian 71,7 persen atau 6.700 Muslim Rohingya disebabkan oleh kekerasan. Diantara para korban jiwa itu, termasuk 730 anak di bawah usia 5 tahun.

Dilaporkan bahwa lebih dari 647.000 penduduk Rohingya terpaksa menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017 ketika Tentara Myanmar melancarkan tindakan brutal dan kejam terhadap Minoritas Muslim itu, sementara itu menurut angka PBB, jumlahnya adalah 656.000 jiwa.

Para pengungsi Rohingya tersebut melarikan diri dari operasi militer brutal Myanmar yang telah melihat pasukan militer dan massa ektrimis Budhdha membunuhi pria, wanita dan anak-anak, bahkan menjarah rumah-rumah dan membakar desa-desa Muslim Rohingya.[IZ]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Trending Topik

To Top